Jakarta

Indonesia resmi mencabut ‘standing pandemi’ COVID-19 menjadi endemi pada 21 Juni 2023. Tentunya keputusan tersebut akan berdampak pada mekanisme pembiayaan COVID-19, artinya pengobatan maupun vaksinasi nantinya sudah tak lagi ditanggung oleh pemerintah. Lantas, apakah bakal ditanggung BPJS Kesehatan?

Terkait vaksinasi COVID-19, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa BPJS digunakan untuk private well being atau kesehatan seseorang. Apabila sifatnya public well being atau kesehatan umum, seperti surveilans, vaksinasi, ini merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan.

Karenanya, ia berharap pembiayaan vaksinasi tidak dibebankan kepada BPJS.

“Karena itu merupakan program public well being. Untuk di BPJS itu tidak boleh sesuatu yang sifatnya masuk program, lalu dibiayai oleh BPJS Kesehatan,” ucapnya .

Sementara untuk pengobatan COVID-19, Ghufron memastikan BPJS siap untuk menanggungnya. Ini tak hanya ditujukan untuk Peserta Bantuan Iuran (PBI), tetapi juga semua peserta BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya pengobatannya.

Ghufron juga memastikan bagi pasien yang memerlukan perawatan intensif di rumah sakit imbas COVID-19 akan ditanggung biayanya. Namun untuk mendapatkannya, masyarakat harus menjadi bagian dari kepesertaan BPJS Kesehatan. Juga, harus sesuai indikasi medis.

“Kalau dari klinik dan puskesmas, atau kita sebut layanan primernya, kemudian dirujuk ke rumah sakit, maka rumah sakit akan menegakkan diagnosisnya. Itu nanti kami akan bayar asal ini adalah sesuai Indikasi medis. Kalau memang ia penderita COVID ya nggak papa, tinggal diagnosisnya apa di situ yang utama. Nah di situ sudah ada tarifnya, nah tarif itu bisa diklaim ke BPJS, dan BPJS selalu siap,” ucapnya.

Simak Video “Kemenkes Tekankan Kelas BPJS Kesehatan Tidak Dihapus
[Gambas:Video 20detik]
(suc/up)