Tag: Puskesmas

Jaringan Web Starlink Elon Musk Sudah Dipakai Puskesmas di Pelosok RI


Jakarta

Sejumlah puskesmas di pelosok wilayah Indonesia sudah mulai menggunakan jaringan web Starlink milik Elon Musk. Penyediaan jaringan ini bertujuan untuk mempermudah akses web dalam integrasi information kesehatan.

Chief Digital Transformation Workplace (DTO) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Setiaji mengungkapkan, salah satu contoh puskesmas yang sudah menggunakan jaringan web starlink milik Elon Musk ini berada di wilayah pelosok daerah Aceh.

Adapun kecepatan jaringan starlink yang sudah dipasang tersebut kurang lebih sampai 10 megabyte.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Jadi saya ke satu daerah di Aceh, kemudian di sana puskesmasnya sudah menggunakan starlink. Sudah mulai diterapkan di Indonesia, kita kerjasama dengan Bakti, bakti membantu kita. Jadi ke sana perlu menggunakan kapal bot selama satu jam,” imbuhnya saat ditemui di Kantor Kemenkes RI, Kamis (21/12/2023).

Dengan demikian, peningkatan konektivitas web dapat membuka akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, dan akses komunikasi antar daerah akan lebih mudah sehingga pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan bisa actual time. Aktivitas ini juga mendukung agenda digitalisasi transformasi kesehatan Indonesia.

“Jadi starlinknya sudah dipasang piringan di atas puskesmasnya, kemudian bandwidthnya kurang lebih sampai 10 megabyte,” sambungnya lagi.

“Selain Aceh, ada 740-an titik puskesmas yang tidak ada akses internetnya. Setengahnya di-cover oleh GSM, setengahnya lagi pake satelit,” imbuhnya lagi.

Sebagaimana diketahui, starlink adalah nama jaringan satelit yang dikembangkan oleh perusahaan Spaceflight Swasta SpaceX untuk menyediakan web murah ke lokasi terpencil. Starlink adalah satelit pertama dan terbesar di dunia dengan konstelasi menggunakan orbit bumi yang rendah untuk menghadirkan web broadband yang mampu mendukung aktivitas on-line.

Saat ini, fasilitas layanan kesehatan di Filipina, Rwanda, Mozambik, dan Nigeria juga telah menggunakan starlink.

Simak Video “Menkes Temui Elon Musk Bahas Pembangunan Akses Web di Puskesmas 3T
[Gambas:Video 20detik]
(suc/kna)

Ganjar Singgung Kerugian Negara dari Korupsi Bisa Bangun 27 Ribu Puskesmas


Jakarta

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan Indonesia masih diliputi permasalah besar terkait korupsi. Ganjar menyebut Indonesia telah mengalami kerugian besar akibat korupsi sehingga sederet kebijakan akan dia lakukan saat terpilih.

“Knowledge ICW (Indonesia Corruption Watch) menunjukkan sekitar Rp 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi, dan ini equal kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27 ribu,” ujarnya dalam debat perdana di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Di samping itu dia menyinggung terkait undang-undang perampasan aset yang harus ditegakkan sesegera mungkin demi mewujudkan negara bebas koruptor.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Terbayangkan oleh kita edukasi itu bisa kita tunjukkan dengan teladan dari seorang pemimpin,” tambahnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) berkisar 10.374 unit pada 2022 yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut naik 0,80 persen atau bertambah 82 unit dari tahun sebelumnya yang sebanyak 10.292 unit. Knowledge Kementerian Kesehatan menunjukkan ada 171 kecamatan di Indonesia yang belum memiliki puskesmas.

Simak Video “Angka Stunting di Indonesia Tinggi, Capai 400.000 per Tahun
[Gambas:Video 20detik]
(kna/kna)

Terapi Insulin Diusulkan Bisa di Puskesmas, Cegah Kasus Diabetes Berujung Deadly


Jakarta

Prevalensi diabetes di Indonesia terus merangkak naik dari semula 10,7 juta jiwa di 2019, menjadi 19,5 juta pada 2021. Indonesia menduduki peringkat kelima di dunia dengan kasus diabetes terbanyak di 2021, naik dari peringkat tujuh pada 2019.

Berdasarkan catatan BPJS Kesehatan di 2020, hanya 2 juta jiwa di antaranya yang sudah terdiagnosis dan mendapatkan penanganan melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sementara pasien yang bisa mengontrol kadar gula darah dengan baik dari complete tersebut relatif rendah yakni 1,2 persen.

“Dari sisi ekonomi makro, kondisi ini dinilai cukup memprihatinkan karena berpotensi
meningkatkan pengeluaran biaya pemerintah untuk menangani komplikasi,” terang Ketua PP Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) Prof Dr dr Ketut Suastika, dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/11/2023).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mengutip laporan CHEPS Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan PERKENI 2016, Prof Ketut menyebut 74 persen anggaran diabetes memang digunakan untuk mengobati komplikasi.

Karenanya, ia melihat penting untuk mulai memberdayakan dokter umum di di Fakultas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas.

“Melihat kapasitas yang ada, terdapat peluang untuk meningkatkan kemampuan dokter umum di FKTP dalam menangani kasus pra-diabetes melitus, kasus diabetes melitus tipe 2 tanpa komplikasi, dan melakukan tindakan pencegahan komplikasi untuk kasus diabetes melitus tipe 2 berat.”

Menurutnya, hal ini efektif untuk menekan kasus diabetes berakhir berat atau berujung komplikasi. Utamanya dengan menggencarkan deteksi dini, juga manajemen penyakit diabetes.

Terlebih, di tengah kesenjangan rasio tenaga kesehatan dan pasien, kebutuhan pemberdayaan dokter umum diperlukan demi melakukan intervensi diabetes lebih luas.

“PERKENI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan telah mengembangkan kurikulum pelatihan yang terakreditasi sebagai modul pelatihan standar bagi dokter umum di seluruh Indonesia untuk membekali tenaga kesehatan profesional di FKTP,” tambah Prof Suastika.

Studi Diabetes in Major Care (DIAPRIM) yang dilakukan oleh Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Universitas Indonesia (CHEPS UI) baru-baru ini juga menunjukkan peralihan terapi insulin dari fasilitas rujukan tingkat layanan (FKRTL) ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) signifikan mengurangi beban JKN untuk penanganan diabetes sebanyak 14 persen.

Indonesia saat ini hanya membuka terapi insulin di FKRTL. Namun, mengacu pada pedoman pelayanan kedokteran untuk diabetes melitus tipe 2 seperti yang dijelaskan PERKENI, dokter umum sebenarnya diperbolehkan untuk membantu pasien menjalani terapi insulin, demi menghindari kasus komplikasi.

“Pendekatan ini tidak hanya terbukti dapat menghemat biaya, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup pasien dan mencegah komplikasi. Hasil studi menekankan pentingnya merealisasikan hasil temuan ke dalam langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, termasuk perubahan kebijakan seperti menyelaraskan Formularium Nasional dengan PNPK, memastikan kompetensi dan kemampuan fasilitas layanan kesehatan primer, dan memulai reformasi remunerasi di layanan kesehatan primer,” beber Lead researcher Heart for Well being Economics and Coverage Research (CHEPS)
Universitas Indonesia, Prof Budi Hidayat, SKM, MPPM, PhD.

Simak Video “Waspada Diabetes pada Anak
[Gambas:Video 20detik]
(naf/naf)

Dokter Gadungan Susanto Pernah Jadi Kepala Puskesmas, Kemenkes Buka Suara


Jakarta

Heboh pria lulusan SMA di Surabaya, Jawa Timur, Susanto dilaporkan dua tahun menjadi dokter gadungan. Usut punya usut, Susanto mengelabui Rumah Sakit PHC Surabaya, tempatnya bekerja, dengan ijazah milik orang lain yang kemudian fotonya diganti dengan foto dirinya.

Kasus Susanto terungkap pasca pihak RS akan memperpanjang kontrak Susanto. Susantio mendaftar lowongan tenaga layanan clinic sebagai dokter first help. Kemudian, diterima sebagai dokter hiperkes yang memastikan proses di perusahaan menerapkan standar K3, seperti menguji secara berkala kesehatan para pekerja, setiap peralatan yang digunakan, lingkungan kerja, hingga tata kelola kelembagaan.

Jauh sebelum itu, Susanto juga ternyata pernah menipu pihak Pemda Kalimantan dengan menjadi Kepala UPTD dan Kepala Puskesmas. Company Secretary PT Pelindo Husada Citra, Imron Soewon menyebut Susanto mencomot identitas dr Anggi Yurikno yang ternyata seorang residivis dan korbannya adalah pemerintah daerah (pemda).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Karena sebenarnya orang ini residivis dan sudah pernah kejadian dan pernah dihukum di daerah Kalimantan, tapi tidak jera juga. Kami tahunya setelah itu (kasus terbongkar),” ujar Imron seperti dikutip dari detikJatim, Selasa (12/9/2023).

Apa Kata Kemenkes?

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi mengaku belum mendapatkan informasi lebih element mengenai kasus tersebut. Namun, pihaknya menyinggung persoalan proses verifikasi dalam tahap awal penandatangan kontrak.

Dalam hal ini, komite etik memiliki tanggung jawab di balik kesesuaian tenaga medis yang direkrut dengan kompetensinya.

“Mengenai hal ini kami belum mendapatkan informasi lebih terinci, tapi pertama sebenarnya seharusnya, pada kontrak pertama proses kredensial dari komite medik untuk menentukan tenaga medis tadi kompetensinya sesuai dengan yang dibutuhkan,” terang dr Nadia saat dihubungi detikcom Rabu (13/9/2023).

“Dan proses kredensial ini harus dilakukan komite medik untuk mencari informasi, jadi di tahap perpanjangan ada proses cek and ricek, yang mungkin bagian kredensial, akhirnya dapat ditemukan permasalahan ini,” sambung dia.

Berkaca pada kasus Susanto, Kemenkes RI mengimbau setiap rumah sakit untuk melaksanakan tatakelola RS sebagaimana mestinya termasuk pembinaan SDM, juga kerja sama dengan dinas kesehatan setempat.

“Setiap RS punya hospital by legislation, tentu harus ada pembinaan mengingatkan akan terus dilakukan bersama juga dengan Dinkes provinsi, kabupaten/kota, juga dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), juga Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI),” pungkasnya.

Simak Video “Besaran TPP yang Diterima Dokter Spesialis di Papua
[Gambas:Video 20detik]
(naf/up)

SOSIALISASI 25 KOMPENTENSI DASAR KADER DI PUSKESMAS JANTI, KADER SEMANGAT POSYANDU HEBAT – Dinas Kesehatan Kota Malang


Put up Views: 14

Gerakan Aktifkan Posyandu merupakan inisiasi yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan dasar di masyarakat. Sosialisasi materi 25 kompetensi dasar kader di Puskesmas Janti Kota Malang merupakan bagian penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kader posyandu dan memperkuat peran kader dalam gerakan ini. Dengan dukungan dari Dinas Kesehatan Kota Malang, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek kesehatan dan keterampilan khusus kepada kader, sehingga semua kader di wilayah kerja Puskesmas Janti semakin kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar di posyandu dan meningkatkan efektivitas mereka dalam meningkatakan kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Janti.

Gerakan Aktifkan Posyandu di Puskesmas Janti dilaksanakan pada Jumat, 21 Juli 2023 dengan  melibatkan seluruh kader posyandu di wilayah kerja Puskesmas Janti Kota Malang terdiri dari 70 kader posyandu balita, 26 kader posyandu lansia. Bertempat di Aula Puskesmas Janti, materi yang disampaikan adalah 25 Kompentensi Dasar Kader yang berpedoman pada topik antara lain 1) Pelayanan bayi, balita dan apras; 2) Pelayanan ibu hamil dan nifas; 3) Pelayanan usia sekolah dan remaja; 4) Pelayanan usia produktif & lansia; dan 5) Pengelolaan posyandu .

Posyandu sebagai salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang sudah menjadi milik masyarakat serta menyatu dalam kehidupan dan budaya masyarakat, keberadaannya sangat diperlukan dalam mendekatkan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat. Utamanya terkait dengan upaya peningkatan standing gizi masyarakat serta upaya kesehatan ibu dan anak. Peran dan dukungan pemerintah kepada posyandu melalui puskesmas sangat penting untuk memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan kesehatan di Posyandu

Gerakan Aktifkan Posyandu di Puskesmas Janti Kota Malang adalah contoh nyata upaya kesehatan masyarakat yang aktif dan partisipatif oleh masyarakat dalam hal ini kader posyandu yang kompeten. Dalam gerakan ini, kader posyandu menjadi ujung tombak dalam menggerakkan masyarakat untuk aktif mengikuti kegiatan posyandu, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan melalui pencegahan terjadinya masalah kesehatan serta pentingnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dengan kerjasama yang baik antara kader, petugas kesehatan, dan masyarakat, diharapkan gerakan “Aktifkan Posyandu” dapat memberikan dampak positif yang besar bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah Puskesmas Janti Kota Malang

Direksi BPJS Kesehatan ‘Ngantor’ di Puskesmas Kota Pangkalpinang


Jakarta

Pimpinan BPJS Kesehatan mengikuti program Direksi-Dewan Pengawas Melayani (DIANI) di Puskesmas Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Direksi BPJS Kesehatan memastikan pelayanan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan dengan baik hingga pelosok negeri.

Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Andi Afdal didampingi Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan Yudi Bastia menyapa langsung dan memberikan layanan kepada peserta JKN. Afdal juga mengedukasi warga agar terdaftar menjadi peserta Program JKN. Menurutnya, program ini sangat penting dan bermanfaat dalam melindungi risiko finansial saat sakit.

“Program JKN ini sangat besar manfaatnya, apalagi di saat sakit atau ada keluarga kita yang sakit. Kita tidak terbeban lagi dengan kekhawatiran akan biaya yang akan dikeluarkan untuk berobat ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL/rumah sakit) apabila diperlukan, tetapi harus dipastikan bahwa standing kepesertaan JKN-nya aktif agar dapat digunakan,” ungkap Afdal dalam keterangan tertulis, Kamis (20/7/2023).

Afdal menjelaskan saat ini warga dapat berobat ke fasilitas kesehatan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau di Kartu Keluarga (KK). Peserta tidak perlu lagi fotokopi kartu untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan.

Ia menegaskan hal ini sejalan dengan semangat transformasi mutu layanan yang diusung BPJS Kesehatan.

“Kedatangan kita di sini tentu diharapkan dapat menularkan semangat transformasi mutu layanan khususnya bagi fasilitas kesehatan. Ini juga sebagai bentuk untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap prosedur Program JKN,” terangnya.

Dalam kegiatan DIANI, BPJS Kesehatan turut menghadirkan layanan jemput bola melalui kegiatan Cellular Buyer Service (MCS). Peserta JKN dapat mengakses pelayanan administrasi, pembayaran iuran, hingga Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) di sini.

“Upaya Transformasi Mutu Layanan terus digaungkan BPJS Kesehatan untuk menghadirkan wajah baru pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat, dan semua setara. Pelayanan yang kita berikan semua harus sama, tidak ada perbedaan. Intinya kita BPJS Kesehatan siap melayani dengan hati dan tulus melayani,” jelas Afdal.

BPJS Kesehatan juga menghadirkan inovasi berbasis digital berupa BPJS Kesehatan Care Heart 165, Aplikasi Cellular JKN, Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA) untuk memudahkan akses kepada peserta. Hadir juga pelayanan administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), hingga dengan cara mengirimkan direct message di media sosial resmi BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Masagus M. Hakim mengungkapkan jaminan kesehatan sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Ia mengibaratkan jaminan kesehatan dengan ungkapan sedia payung sebelum hujan.

Program JKN menurutnya dapat melindungi dari ketidakpastian biaya berobat jika sewaktu-waktu jatuh sakit. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk memastikan standing kepesertaan JKN selalu aktif, dan meminta masyarakat mengikuti prosedur yang benar saat berobat.

Hakim menambahkan pihaknya terus berupaya menepati Janji Layanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang.

“Kami akan terus berupaya untuk komitmen menepati janji layanan yang telah kami ikrarkan di dalam hati untuk memberikan layanan kesehatan terbaik kepada peserta Program JKN agar masyarakat Kota Pangkalpinang mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas,” pungkasnya.

Simak Video “Rencana Kenaikan Iuran Peserta BPJS Kesehatan di Tahun 2025
[Gambas:Video 20detik]
(prf/ega)

Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu | Puskesmas dengan Pelayanan Prima

Gambar : Kemenkes

Puskesmas merupakan garda terdepan dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat. Hal tersebut karena Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang terdekat ke masyarakat untuk menyelesaikan masalah kesehatannya.

Pembangunan Puskesmas di seluruh kecamatan merupakan upaya pemerintah dalam pemerataan pelayanan kesehatan. Dengan dukungan sumber pendanaan yang memadai, Puskesmas saat ini telah berubah menjadi lebih baik, mempunyai tampilan fisik yang bagus dan nyaman untuk memenuhi kepuasan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. Namun, tampilan fisik gedung saja tentu belum dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat secara utuh tanpa adanya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terbaik dari petugas Puskesmas.

Dengan tersedianya Puskesmas sebagai pelaksana upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan hingga ke pelosok, diharapkan seluruh masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan yang berkualitas, komprehensif dan berkesinambungan di wilayahnya masing-masing. Tantangan dan hambatan dalam pemberian pelayanan, tentu akan selalu ditemui oleh tenaga kesehatan di Puskesmas.

Namun upaya peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas dalam mewujudkan pelayanan prima saat ini menjadi semakin penting mengingat bahwa Puskesmas merupakan penanggungjawab wilayah dan pelaksana utama pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan kabupaten/kota. Selain itu, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan perkembangan media informasi yang semakin luas di period digitalisasi industri 4.0 juga menuntut Puskesmas untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Sistem kesehatan di period JKN bukan hanya menuntut Puskesmas mampu sebagai gatekeeper yang kuat namun juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dianggap paling berkualitas dan dipercaya untuk menjadi kontak pertamanya dalam menjaga kesehatan.

Di period keterbukaan dan kemudahan akses informasi melalui web dan media sosial yang semakin luas citra sebuah fasilitas termasuk Puskesmas dengan mudah terbentuk dan tersebar berdasarkan pengalaman yang disampaikan masyarakat melalui media sosial tersebut.

Puskesmas yang memberikan pelayanan prima (service excellence) adalah Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan yang secara konsisten memenuhi kebutuhan (wants) pasien atau masyarakat dan bahkan dapat melampaui keinginan dan kebutuhan atau ekspektasi (desires and calls for) masyarakat sebagai pengguna.

Melalui riwayat pengalaman yang diterima, maka akan terbentuk citra Puskesmas yang dapat mempengaruhi persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang akan diterimanya dari Puskesmas tersebut.

Adanya keluhan, terjadi karena pelayanan yang diterima lebih rendah dari persepsi awal atau tidak sesuai dengan harapan. Hal ini akan menjadi pengalaman “Boo” bagi penerima layanan.

Sebaliknya, pengalaman “Wow” akan dirasakan masyarakat jika pelayanan yang mereka terima melebihi persepsi dan ekspektasi awal.

Dengan pemahaman tersebut maka Puskesmas yang memberikan pelayanan prima memiliki ciri kinerja yang baik, ditunjukkan antara lain dengan tercapainya goal indikator program/pelayanan, dan tidak ada keluhan (zero grievance).

Perkembangan teknologi informasi termasuk web dan media sosial selain dapat mendekatkan maupun mempercepat pelayanan kesehatan bagi masyarakat (misalnya mempercepat sampainya informasi edukasi kesehatan, memodifikasi metode pemeriksaan atau mempersingkat birokrasi pendaftaran), juga dapat menjadi kesempatan baik bagi Puskesmas dalam mengatasi keluhan masyarakat, Puskesmas dapat menggali informasi kebutuhan dan harapan masyarakat dengan menyediakan wadah pengaduan atau penyampaian saran dan keluhan baik secara digital maupun scorching line.

Namun, kemudahan teknologi ini pun dapat menjadi sebuah tantangan bagi Puskesmas agar selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan harapan pelanggan untuk menghindari keluhan yang dapat berakibat negatif pada citra Puskesmas. Sebagai contoh, kemudahan dalam menyampaikan pengalaman melalui media sosial saat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik di salah satu Puskesmas dapat membentuk citra positif Puskesmas tersebut. Demikian sebaliknya, dapat pula membentuk citra negatif jika pelayanan kesehatan yang diterima tidak baik. Walaupun jika dipandang dari sisi positif, hal ini akan memacu Puskesmas untuk melakukan upaya peningkatan kualitas secara terus menerus/high quality enchancment.

Pelayanan prima dalam pelayanan kesehatan merupakan kombinasi dari pemberian pelayanan yang luar biasa dalam segi klinis (layanan profesional) dan pendekatan private. Peningkatan pelayanan klinis dapat dicapai dengan penguatan kompetensi fasilitas kesehatan dari segi fisik fasilitas maupun pengetahuan dan keterampilan teknis tenaga kesehatan. Sedangkan peningkatan pelayanan private tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang komunikasi interpersonal dan intrapersonal namun perlu kesungguhan dalam mengasahnya agar memberikan pengalaman yang baik bagi masyarakat ketika mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dalam proses menuju pelayanan prima, Puskesmas perlu memperhatikan prinsip pelayana 4C yaitu Custom-made, Value, Comfort dan Communication.
Custom-made
Tidak ada dua individu yang sama bahkan ketika mereka kembar sekalipun. Oleh karena itu, walaupun penyakit yang dideritanya sama, namun pelayanan (therapy) yang diberikan kepada individu dapat saja berbeda-beda tergantung kondisi lain yang dimiliki oleh masing-masing. Hal yang sama juga terjadi pada kepuasan dan harapan, perlakuan yang sama pada dua orang berbeda dapat saja memberikan persepsi dan kepuasan yang berbeda. Puskesmas dapat melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat untuk menjawab keluhan masyarakat. Karena harapan tiap kelompok masyarakat dapat berbeda, maka Puskesmas perlu melakukan pendekatan sesuai dengan kebutuhan setiap individu atau kelompok masyarakat (Costumized).
Banyak cara untuk mengetahu kondisi keluhan individu misalnya dengan menggali kondisi kesehatan secara menyeluruh sehingga dapat memberikan gambaran rencana perawatan komprehensif yang dapat diberikan. Begitu pula dengan identifikasi kepuasan pelanggan, dapat dilakukan melalui wawancara, menyediakan kotak saran maupun survei kepuasan.
Dengan demikian pelayanan oleh Puskesmas dapat diberikan dengan lebih tepat atau sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Perlu juga melibatkan pasien dalam rencana perawatan agar pasien memahami dan mematuhi pengobatan yang mereka terima.

Value
Bayangkan jika anda tinggal jauh dari fasilitas kesehatan dan pada saat anda datang dalam kondisi sakit, ternyata pelayanan saat itu tidak tersedia karena jadwal tidak jelas, atau petugas tidak hadir, atau obat tidak tersedia dan lain sebagainya. Atau ternyata anda menghadapi lamanya antrian untuk mendapatkan pelayanan atau pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan apa yag dijanjikan oleh penyedia layanan. Tentu anda akan kecewa mengingat pengorbanan yang sudah anda berikan, tidak hanya biaya yang dikeluarkan namun pengorbanan lain seperti tenaga, perasaan maupun hilangnya kesempatan/waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan lebih baik daripada itu. Puskesmas dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat agar pengorbanan (value) tersebut sebanding atau malah lebih kecil daripada pelayanan yang diperoleh masyarakat.
Puskesmas dapat menjalankan Puskesmas keliling dengan penjadwalan yang tetap, atau dengan dilakukannya kunjungan keluarga (house visite) seperti pada PIS-PK maupun Perkesmas atau dengan mengaktifkan kerjasama jejaring dan jaringan seperti Posyandu, posbindu, poskesdes, dan sebaginya, untuk memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
Kemudahan akses pelayanan ini juga dapat dilakukan di dalam fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya dengan menjalankan prosedur (SOP) yang mudah melalui alur dan tahapan yang jelas. Kejelasan terhadap prosedur administrasi serta rencana perawatan yang komprehensif termasuk promotif dan preventif juga perlu diberikan agar pengorbanan masyarakat tidak sia-sia.
Puskesmas dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses tersebut. Sebagai contoh, Puskesmas dapat menyediakan pendaftaran on-line atau sistem antrian elektronik, rekam medis on-line dan sebagainya.

Convinience
Kenyamanan merupakan hal yang penting bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, juga penting bagi tenaga kesehatan sebagai petugas yang bekerja setiap hari di lingkungan fasilitas tersebut. Bayangkan jika kita bekerja di lingkungan yang kotor, peralatan yang tidak lengkap dan tidak terawat, mendapatkan banyak kesulitan mencari berkas, dll. Tentu kita tidak akan merasa betah setiap hari bekerja dilingkungan tersebut. Begitu pula bagi pasien atau masyarakat, jika tidak disediakan ruang tunggu yang cukup, tempat duduk yang cukup, sulit mencapai ruangan yang dituju, dsb.
Tentu hal ini akan menimbulkan ketidaknyamanan yang pada akhirnya akan menimbulkan keluhan .
Kenyamanan merupakan dampak dari sistem manajemen pelayanan bermutu baik; merupakan produk pelayanan prima. Tercermin ciri keseluruhan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin):
Ringkas : Manajemen stok barang, Sistem informasi kesehatan, tahapan layanan secara sistem tertata baik, dsb.
Rapi : Kategorisasi/Labelling layanan maupun barang, structure ruangan, konektivitas ruangan tertata dalam sistem dengan baik.
Resik : SOP sistem kebersihan, jadwal dan tanggungjawab petugas kebersihan , peralatan kebersihan yang baik, dsb.
Rawat : Perawatan alat, perawatan fasilitas, perawatan sistem, mempertahankan pencapaian, dll.
Rajin Disiplin, datang tepat waktu, dll.

Communication
Puskesmas dengan prinsip kemandirian masyarakat bertanggungjawab mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Perubahan kemandirian dan kesehatan masyarakat tersebut dapat terjadi jika masyarakat sudah percaya dan loyal terhadap saran kesehatan petugas Puskesmas. Dan hal ini hanya dapat terjadi jika komunikasi sudah terjalin dengan baik. Komunikasi tidak hanya proses penyampaian informasi namun juga proses pembentukan pendapat (public opinion) dan sikap publik (public perspective). Sikap inilah yang menimbulkan loyalitas dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Sumber : Buku Puskesmas Melayani Sepenuh Hati, Direktorat Yankes Primer Kemenkes RI, tahun 2019.

Dinkes Kota Malang bersama Puskesmas Kedungkandang Evaluation Pra Poskestren di Pondok Pesantren Nurul Ikhtihad – Dinas Kesehatan Kota Malang


Submit Views: 590

 

Jumat, 7 Oktober 2022 lalu Tim Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Kota Malang bersama Tim Puskesmas Kedungkandang yang diwakili oleh petugas penyuluh kesehatan masyarakat dan sanitarian mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Ikhtihad untuk melakukan Assessment Pra Poskestren. Kegiatan kunjungan pertama ini dilakukan sebagai awal pertemuan pihak Dinkes Kota Malang yang dijembatani Tim Puskesmas Kedungkandang dengan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ikhtihad. Maksud dan tujuan evaluation yaitu menyampaikan program pembinaan Poskestren pada Pondok Pesantren Nurul Ikhtihad sebagai Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Pendekatan dilakukan agar pihak pengasuh pondok pesantren memahami program Poskestren sehingga dapat mudah diterima dan memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesehatan santri melalui pemberdayaan masyarakat pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ikhtihad sangat terbuka dengan adanya program Poskestren tersebut.

Pondok Pesantren Nurul Ikhtihad merupakan pondok pesantren di wilayah kerja Puskesmas Kedungkandang Kota Malang. Dinas Kesehatan Kota Malang terus berupaya meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui UKBM dari berbagai sektor termasuk lingkungan pendidikan pesantren, sebagai salah satu sasaran lokus di Pondok Pesantren Nurul Ikhtihad. Pondok Pesantren Nurul Ikhtihad memiliki santri sejumlah 60 orang yang terdiri dari santri putri sejumlah 16 orang dan santri putra sejumlah 44 orang. Pondok Pesantren Nurul Ikhtihad menampung santri yatim piatu dan kaum duafa yang berasal dari 75% luar malang seperti Bangkalan, Sampang, Bekasi dan lainnya.  Usia santri beragam mulai dari usia SD/MI hingga SMA/MA, Mayoritas santri usia SD/MI. Kegiatan sekolah formal dilakukan diluar pondok pesantren. Setelah pulang sekolah dan beristirahat, santri melanjutkan kegiatan pesantren didalam lingkungan pondok pesantren.

Bapak Mujalis selaku pengasuh dan pendiri pondok pesantren sangat mengaharapkan adanya kegiatan Poskestren dan sangat terbuka bila dilakukan intervensi pada santri terkait kesehatan untuk dapat meningkatkan kesehatan santri dan kaderisasi promotor kesehatan berbasis pemberdayaan santri. Hal yang dikeluhkan pengasuh pondok pesantren yaitu kebiasaan jajan sembarangan santri saat pulang sekolah yaitu ketika berada diluar pondok pesantren serta santri masih perlu meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan lingkungan pondok. Perilaku tersebut membuat santri sering mengalami penyakit radang tenggorokan. Masalah kesehatan lain yang juga sering diderita santri yaitu penyakit kudis.

Tim Dinkes Kota Malang bersama Tim Puskesmas Kedungkandang melakukan observasi terhadap lingkungan space Pondok sebagai evaluation sehingga mengetahui kondisi awal sebelum pembentukan Poskestren. Selain itu, tim Dinkes Kota Malang menyerahkan media promosi kesehatan berupa buku saku Poskestren, stiker, dan leaflet yang berisi informasi kesehatan yang relevan dengan pondok pesantren. Media promosi kesehatan diberikan sebagai sarana edukasi yang dapat disampaikan disela-sela kegiatan pesantren.

Harapannya setelah evaluation Pra Poskestren ini dapat dilanjutkan pembinaan Poskestren yaitu melakukan pembentukan kader Poskestren yaitu pembentukan kepengurusan Poskestren berdasarkan devisi sesuai panduan pembentukan Poskestren serta perencanaan program kerja Poskestren Pondok Pesantren Nurul Ikhtihad Kota Malang.[BK]

Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu | Kiat UPTD Puskesmas Sekarjaya Untuk Menyukseskan Adaptasi Kebiasaan Baru Memakai Masker

Kiat UPTD Puskesmas Sekarjaya Untuk Menyukseskan Adaptasi Kebiasaan Baru Memakai Masker

Ansori AndikaNov 17, 2020

Melibatkan kepolisian untuk kampanye adaptasi kebiasaan baru

Puskesmas merupakan suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalarn suatu wilayah tertentu

Sebagai pusat pembinaan peran serta masyarakat terutama dalam upaya pencegahan penularan covid-19 salah satu kegiatan yang sudah dilakukan UPTD Puskesmas Sekarjaya adalah melakukan kampanye penggunaan masker di masyarakat. Dalam menerapkan kampanye menggunakan masker di masyarakat, unsur pentahelix atau lima unsur yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa menjadi sangat penting dalam menjaga dan mencegah penularan Covid -19. Oleh karena itu kegiatan kampanye ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh puskesmas akan tetapi harus dilakukan melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat, ulama, dan relawan untuk menyukseskan gerakan menggunakan masker agar tercipta suatu kebiasaan dan perilaku baru di masyarakat.

Melibatkan sektor pendidikan untuk adaptasi kebiasaan baru

Selama masa pandemi Covid-19, masker wajib dikenakan jika berada di luar rumah, ketika berbicara dengan orang lain, dan ketika sedang sakit agar tidak menularkan dan tertular penyakit. Penggunaan masker bisa menghindarkan kita dari terkena cipratan droplet sebagai sarana penularan virus. Hal tersebut yang menyebabkan masker menjadi alat penting untuk melindungi diri serta orang lain dalam mencegah penularan Covid-19.

Selalu mengkampanyekan adaptasi baru di tempat-tempat umum

UPTD Puskesmas Sekarjaya mengajak agar seluruh pihak mau menggunakan masker, perlu adanya kampanye besar dengan bantuan tokoh masyarakat sebagai panutan dan menjadi agen perubahan. Mereka bertugas mengajak masyarakat untuk menggunakan masker agar lebih didengar dan diikuti oleh masyarakat. (Editor : RW)