Tag: Iklan

Alasan Kemenkes Perketat Aturan Rokok, Batasi Iklan hingga Larang ‘Kiddie Pack’

November 13, 2023 / / 0 Comments

Jakarta –

Kementerian Kesehatan RI memperketat regulasi produk tembakau sebagai zat adiktif dan konsumsi rokok elektrik atau vape melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan UU Kesehatan 2023 terkait Pengamanan Zat Adiktif.

Prosesnya disebut masih berjalan. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dr Maxi Rein Rondonuwu belum memastikan kapan persisnya aturan dinyatakan rampung hingga berlaku.

“Masih pembahasan peraturan pemerintah turunan UU kesehatan yang baru. Lagi harmonisasi dengan Kementerian atau lembaga lainnya,” jelas dr Maxi saat dihubungi detikcom Senin (13/11/2023).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beberapa poin regulasi baru yang kemudian disorot salah satunya pelarangan iklan di media sosial.

Bukan tanpa sebab, hal ini diharapkan bisa menekan kasus perokok anak yang dalam beberapa waktu terakhir meningkat lebih dari 4 juta. Di sisi lain, iklan di web terbukti menormalisasi bahaya rokok, dikhawatirkan bisa berpengaruh pada peningkatan kasus perokok pemula di usia anak.

Pelarangan Iklan

Pengetatan iklan rokok sejalan dengan prioritas nasional pengendalian konsumsi produk tembakau di RPJMN 2020-2024. Prevalensi perokok anak diharapkan bisa ditekan dari semula 9,1 persen menjadi 8,7 persen per 2024.

“Fakta yang sangat mengkhawatirkan adalah peningkatan prevalensi perokok anak di Indonesia saat ini sebesar 4,39 juta,” beber Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI Eva Susanti, saat dihubungi detikcom Senin (13/11/2023).

Dalam RPP pasal 440, disebutkan orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan produk tembakau, rokok elektronik, dilarang mengiklankan di media luar ruang situs, aplikasi elektronik komersial, media sosial, dan tempat penjualan produk tembakau, rokok elektronik.

“Pelarangan Iklan produk tembakau dan rokok elektronik untuk perlindungan anak dan remaja dari paparan iklan menarik, dapat mempengaruhi mereka untuk mencoba merokok dan memulai kebiasaan yang berbahaya ini pada usia yang sangat muda,” sorot Eva.

Information World Youth Tobacco Survey (GYTS) di 2019 menunjukkan kelompok remaja 13 hingga 15 tahun di Indonesia terpapar iklan dan promosi rokok di berbagai media antara lain:

  • Televisi (65,2%)
  • Tempat penjualan (65.2%)
  • Media luar ruang (60,9%)
  • Media sosial dan web (36,2%)

Standar Baru Batas Nikotin dan Tar

Aturan pengetatan rokok saat ini tengah berjalan dengan diskusi bersama antar kementerian dan lembaga, hal yang kemudian juga menjadi perhatian adalah Kemenkes RI menetapkan standar maksimal nikotin dan tar. Jelas tertuang dalam Pasal 452 Ayat 2.

Sayangnya, regulasi tersebut diusulkan untuk dihapus, bahkan jika tidak, diganti ke standar nasional Indonesia (SNI).

Kemenkes RI disebut Eva menegaskan penolakannya. Penerapan kadar nikotin dan tar sesuai SNI diyakininya malah bertentangan dengan tujuan pengendalian konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik.

“Dalam dokumen BSN telah merumuskan SNI 8946 : 20 21 produk tembakau yang dipanaskan adalah untuk melindungi konsumen, namun tidak satu pun komite teknis penyusunannya melibatkan Kementerian Kesehatan dan BPOM RI,” sebutnya.

Pasalnya, aturan kadar maksimal nikotin dan larangan kandungan atau bahan tambahan dibuat demi mencegah adiksi dan ketergantungan serta dampak buruk imbas rokok.

“Perokok akan merasa aman mengkonsumsi rokok elektronik karena sudah ada SNI,” tegas Eva.

Sebagai contoh, di banyak negara ASEAN misalnya Brunei Darusalam, pemerintah setempat menetapkan maksimum batas nikotin sebesar 1,3 mg nikotin, 15 mg tar.

Singapura 1 mg nikotin, 10 mg tar. okay Malaysia 1 mg nikotin, 10 mg tar.

Tak Boleh Ada ‘Kiddie Pack’

Pengetatan lain tercantum di pasal 427 ayat 5 yang berbunyi:

a. Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Rokok Elektronik padat wajib mengemas atau mengimpor Rokok Elektronik padat dalam kemasan 20 (dua puluh) batang dalam setiap kemasan.

Kemenperin belakangan meminta Kemenkes RI melakukan penyesuaian dengan aturan perundang undangan cukai yakni hanya berlaku pada rokok putih.

dr Eva menyebut rokok putih, rokok kretek, hingga jenis rokok lain sama-sama memiliki risiko kesehatan. Artinya, tidak ada pengecualian untuk sejumlah jenis rokok lain.

Regulasi semacam ini juga sudah berjalan di banyak negara.

“Ketentuan minimal 20 batang dalam setiap kemasan bertujuan untuk menekan keterjangkauan anak-anak terhadap rokok. Harga 1 bungkus rokok dengan kurang dari 20 batang, tentunya lebih murah dibandingkan harga 1 bungkus rokok yang berisi 20 batang atau lebih,” tutur Eva.

“Semua negara ASEAN sudah melarang kecuali Filipina dan Indonesia belum melarang kiddie pack atau larangan kemasan kurang dari 20 batang per bungkus,” lanjutnya.

Subsequent: Mungkinkah Rokok Jadi Barang Authorized?

Simak Video “WHO Minta Semua Negara Setop Rokok dan Vape di Sekolah!“
[Gambas:Video 20detik]

Catatan CISDI soal Pengesahan RUU Kesehatan, Singgung Pengaturan Iklan Rokok

July 12, 2023 / / 0 Comments

Jakarta –

Penolakan disahkannya UU Kesehatan baru juga datang dari Middle for Indonesia’s Strategic Growth Initiatives (CISDI). Mereka mengecam keras langkah DPR yang resmi mengesahkan Omnibus Legislation RUU Kesehatan menjadi UU di Selasa (11/7/2023).

Hal ini dilatarbelakangi penghapusan necessary spending sektor kesehatan sebesar 10 persen dari APBN dan APBD. Catatan lain yang kemudian disorot adalah sejumlah kebijakan yang tidak memprioritaskan kelompok rentan, hingga nihilnya pasal pengaturan iklan, promosi, dan sponsorship tembakau.

“Pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang membuktikan pemerintah dan DPR RI mengabaikan aspirasi masyarakat sipil. Kami mengecam proses perumusan undang-undang yang seharusnya inklusif, partisipatif, transparan, dan berbasis bukti,” ungkap Diah Satyani Saminarsih, Founder dan CEO CISDI.

Diah menilai proses penyusunan RUU Kesehatan terbilang tertutup lantaran tidak ada informasi ke publik soal naskah last yang sudah disahkan menjadi UU.

“Selepas Komisi IX DPR menggelar rapat kerja pengambilan keputusan RUU Kesehatan bersama pemerintah di Gedung DPR, Senin, 19 Juni 2023, naskah terbaru masih tak jelas keberadaannya,” beber Diah.

Nihilnya necessary spending disebut Diah membuktikan tidak ada jaminan hingga komitmen perbaikan pemerintah menguatkan sistem kesehatan di tingkat pusat dan daerah. Selama ini, realitas di lapangan diyakininya memprihatinkan. Sebab, pembangunan kesehatan nasional prioritas banyak yang sulit terlaksana akibat keterbatasan anggaran.

Di sisi lain, RUU Kesehatan disebut Diah juga belum memberikan penguatan kader kesehatan lewat pemberian insentif secara layak baik dari upah dan non-upah.

“RUU yang telah disahkan ini juga belum melembagakan peran kader sebagai sumber daya manusia kesehatan (SDMK), tepatnya tenaga pendukung atau penunjang kesehatan seperti yang
direkomendasikan WHO,” kata Diah.

Karenanya, ada dua poin yang didesak CISDI pasca pengesahan UU Kesehatan baru yakni sebagai berikut:

1. Mengecam keras Pemerintah dan DPR RI yang tidak melibatkan publik secara bermakna, inklusif, partisipatif, dan berbasis bukti dalam proses penyusunan dan pengesahan RUU Kesehatan.

2. Mendesak Presiden untuk meninjau dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Kesehatan yang baru saja disahkan DPR RI.

NEXT: Menkes Jelaskan Pengganti Necessary Spending